Komparasi Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) dan Hukum Islam

Abstract

Abstrak: Seiring berkembangnya zaman, pergaulan antara laki-laki dan perempuan semakin merosot hingga dapat terjerumus dalam zina yang diharamkan. Dampak dari perbuatan zina ini akan mengakibatkan hamil di luar nikah bagi perempuan, dan biasanya untuk menutupi aib tersebut wanita hamil akibat zina akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data utama yang menjadi objek penelitian adalah hukum Perdata Indonesia dan Kompilasi hukum Islam (KHI). Adapun hasil penelitian ini adalah Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Perdata Indonesia yaitu terdapat larangan pernikahan pelaku zina dalam pasal 32 KUH Perdata yang larangan ini bertujuan supaya bermaksud untuk meminimalisir kasus perzinaan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan sebaliknya Perbuatan Zina dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tercampurnya kehormatan nasab. Maka, untuk memelihara nasab dianjurkannya pernikahan, sehingga pernikahan sesama pelaku zina dibolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan sesuai dengan surat an-Nur ayat 3 serta sejalan dengan pasal 53 KHI. Kebolehan pernikahan zina ini secara keseluruhan dilihat dari segi kemaslahatan dan kekhawatiran dari kemudharatan yang akan ditimbulkan. Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait Dampak Perbuatan Zina adalah dilihat dari perbedaan antara ketentuan larangan dan kebolehan mengenai dampak perbuatan zina (pernikahan). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Hukum positif melarang adanya pernikahan zina dikarenakan supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam zina dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan hukum Islam membolehkan pernikahan zina karena melihat kemaslahatan yang akan ditimbulkan yaitu terpeliharanya kehormatan nasab.