KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN KEADILAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

https://doi.org/10.24042/tps.v7i1.1531

Hernan Tori

Abstract


Abstrak

 

Masyarakat (public) mengharapkan dengan adanya reformasi akan sebuah restrukturisasi dan reposisi desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik menyangkut demensi kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun kultural. Perubahan struktur, kultur dan paradigma birokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat mendesak untuk segera dilakukan mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multi demensional yang tengah terjadi sampai saat ini. Seperti kita ketahui bersama dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka azas penyelenggaraan pemerintah daerah akan selalu menampilkan dua pertimbangan utama, yakni pertimbangan yang berkenaan upaya menjamin kesinambungan dan keberhasilan pembangunan nasional dan pertimbangan untuk mewadahi aspirasi masyarakat di daerah, agar mereka dapat lebih diberdayakan terutama untuk menunjang pembangunan daerah. Masyarakat didaerah akan lebih mendiri dan tidak tergantung kepada bantuan pemerintah.

 

Kata Kunci: Kebijakan Otonomi,Keadilan, Good Governance


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, Jakarta, 1985.

Francis Fakuyama, The End of History and The Last Man. New York: Free Hogwood dan Gunn. 1997,1992.

http://www.bangrusli.net/index.php?id=543&option=com_content&task=view

Thoha Miftah, Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Surbakti Ramlan, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 1999.




DOI: https://doi.org/10.24042/tps.v7i1.1531

Article Metrics

Abstract views : 585 | PDF downloads : 6627

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

All publications by Jurnal TAPIS [ISSN-p 0216-4396; ISSN-e 2655-6057 ] are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License