Legal Protection of Women In Unregistered Inter-Citizen Marriage

https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.5361

Ramdani Wahyu Sururie, Dio Ashar Wicaksana

Abstract


The phenomenon of unregistered inter-citizen marriage has been rife in several places in Indonesia. As a result of such marriages, women often have no legal power and can not obtain legal identity rights such as marriage certificates, birth certificates for their children, including material rights such as joint property and property ownership. This study examines the process of informal marriages between citizens as well as examining the extent to which the state provides legal protection to women who engage in informal marriage. The method and approach taken are normative juridical by utilizing secondary data sources in the form of legislation, books, and scientific journals. The results show that the emergence of an unregistered inter-citizen marriage is mostly due to the incompleteness of the documents needed from the country of origin of the prospective husband. To overcome this problem, the state has protected women in the form of preventive and restitutive protection women involved in intermarriages can obtain a clear legal position and protection.


Keywords


unregistered inter-citizen marriage; Isbat Nikah; Religious Court; Marriage Law; Pengadilan Agama; Undang-Undang Perkawinan

Full Text:

PDF

References


Al Amin, M. Nur Kholis, ‘Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia', Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam .

Anisah, Nur, ‘Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan, Jepara dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia', Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam, .

Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet. ke 3. Jakarta: Kencana, 2010.

Djawas, Mursyid, and Nurzakia Nurzakia, ‘Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran)’, SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2.2 (2019), 307–34 .

Edithafitri, Ahmadika Safira, ‘Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia’, LEX PRIVATUM, 3.1 (2015) .

Faiz Nur, (A Judge ini Badung Religious Court), Motivasi orang menikahi pribumi, 2018.

Ghazaly, Justitia Henryanto, ‘Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran’, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5.1 (2019), 117–30 .

Hikmah, Mutiara, ‘Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Instrumen-Instrumen Internasional Tentang Hak Asasi Manusia’, Indonesian Journal of International Law, 3.4 (2006), 625-641–641 .

Julir, Nenan, ‘Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih’, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 4.1 (2018), 53–62 .

Karyadi dan Mursal, (Panitera Pengadilan Agama Denpasar dan Pengadilan Agama Tabanan), 2018.

Karyadi dan Mursal, (Panitera Pengadilan Agama Denpasar dan Pengadilan Agama Tabanan, 2018.

Khosiah, Siah, dkk., Itsbat Nikah Atas Perkawinan Campuran Pada Wilayah Wisata Di Indonesia. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2018.

Mahmudah, (Hakim Pengadilan Agama Badung), 2018.

Margono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran di Wilayah Kota Yogyakarta', Jurnal Jurisprudence, .

Masruhan (Kepala KUA Kec. Kuta Selatan), 2018.

Partogi, Sebastian, ‘Implications of Mixed Marriage for Indonesian Women’ Property Ownership - Business - The Jakarta Post’ .

Priandena, Anugerah Gilang, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran’, Jurnal Jurisprudence, 4.1 (2017), 15-23–23 .

Putri, Raesa Astiti, Yunanto, ‘Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat dalam Perkawinan Campuran di Indonesa (Studi Kasus: Pengangkatan dalam Kasus Angeline di Bali)’, Diponegoro Law Journal, 5.2 (2016), 1–13.

Purwaningsih, Sri Budi, ‘Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010’, Jurnal Rechtsidee, 1.1 (2014), 5.

R. Damayanti, Kajian Akademis Rencana Program 30 Tahun Menghadirkan Manusia Indonesia Baru (Peluang Pengkondisian Perkawinan Antar Etnis, Ras, Bangsa dan Agama di Indonesia). Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.

Rampay, Darwis L. ‘Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan', MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum’. .

Sumner, Cate dkk, Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia. Jakarta: DFAT, 2014.

Sururie, Ramdani Wahyu, ‘Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia', Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. .

S, Laurensius Arliman, ‘Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan’, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4.2 (2019), 288–301 .

Tektona, Rahmadi Indra, ‘Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia (Perspektif Socio-Legal)', MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender, .

Tutik, Titik Triwulan, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Umar, ‘Nasaruddin, Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim’ (presented at the Seminar Nasional Hukum Materil Peradilan Agama, Antara Cita, Realita dan Harapan, Hotel Red Top, Jakarta, 2010).




DOI: https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.5361

Article Metrics

Abstract views : 229 | PDF downloads : 44

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Al-'Adalah by http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.