Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama 
P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan
Volume 18, Nomor 1,  Januari - Juni, 2023
DOI: http://dx.doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.18517

		

PIAGAM MADINAH; BINGKAI ETIKA POLITIK ISLAM DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM POLITIK KEBANGSAAN DI INDONESIA

Effendi
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
effendiuinlampung@gmail.com

Badruzaman
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
badruzaman@radenintan.ac.id

Kiki Muhamad Hakiki
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
kiki.hakiki@radenintan.ac.id

Abstract
This research focuses on elaborating the message of Islamic political education contained in the Medina Charter. With a historical and phenomenological approach and content analysis, several important findings were found; First, religion and politics cannot be separated because there is a mutually influencing relationship between the two. Religion without politics will experience difficulties in its development efforts, while politics without religion will not be able to achieve the goals of politics itself because religion is its foundation. Thus, seeing the relationship between religion and politics, Islamic political education is a necessity. The political education in question is not formal or structural political education, such as voter education or civic education but is more cultural. So that Islamic political education is interpreted as an effort to transfer and internalize Islamic political values itself. Second, the values of Islamic political education contained in the articles of the Medina Charter include: the value of brotherhood (pasal 12, 15 and 18), the value of equality (pasal 26 to 30), the value of freedom (pasal 2 to 10), the value of tolerance (pasal 25), the value of pluralism (pasal 2 to 10), the value of helping (pasal 15 and 37), the value of deliberation (pasal 45) and the value of justice (pasal 2 to 10, pasal 31).

Abstrak
Penelitian ini memfokuskan pada elaborasi seputar pesan pendidikan politik Islam yang tertuang dalam Piagam Madinah. Dengan pendekatan historis dan fenomenologis dan analisa Content Analysis ditemukan beberapa temuan penting; Pertama, Antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan karena di antara keduanya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Agama tanpa politik, maka akan mengalami kesulitan dalam upaya pengembangannya, sementara politik tanpa agama tidak akan mampu mencapai tujuan dari politik itu sendiri karena agama adalah fondasinya. Dengan demikian, melihat hubungan antara agama dan politik, pendidikan politik Islam merupakan suatu keniscayaan. Pendidikan politik yang dimaksud bukanlah pendidikan politik formal atau struktural, semacam voter education atau civic education akan tetapi lebih bersifat kultural. Sehingga pendididkan politik Islam dimaknai sebagai suatu upaya melakukan transfer dan internalisasi nilai-nilai politik Islam itu sendiri. Kedua, Nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung di dalam pasal-pasal Piagam Madinah antara lain: nilai persaudaraan (pasal 12, 15 dan 18), nilai persamaan (pasal 26 sampai dengan pasal 30), nilai kebebasan (pasal 2 sampai dengan 10), nilai toleransi (pasal 25), nilai kemajemukan (pasal 2 sampai dengan 10), nilai tolong menolong (pasal 15 dan 37), nilai musyawarah (pasal 45) dan nilai keadilan (pasal 2 sampai dengan 10, pasal 31).

Kata Kunci: Piagam Madinah; Etika Politik Islam; Politik Kebangsaan; Indonesia

A. Pendahuluan
Piagam Madinah, yaitu suatu perjanjian pada zaman Nabi Muhammad antara kaum muslim dengan kelompok non muslim di Madinah. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban serta sistem hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, negara dengan rakyat serta cara penyelesaian konflik horizontal dan vertikal. Fazlurrahman mengatakan bahwa piagam itu menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas, dengan menekankan kerja sama seerat mungkin dengan sesama kaum muslimin dan menyerukan kaum muslimin untuk bekerja sama demi keamanan bersama dan sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada Nabi untuk memutuskan dan mengadili perselisihan-perselisihan di antara mereka. 
	Hugh Kennedy menjelaskan latar belakang munculnya konstitusi atau piagam itu dengan : 
	“To begin with the Emigrants were quartered in the houses of those among the people of medina who had invited them, now known as the Anshar or helper of the prophe, but if this arragement had continued, they might have become little more than hangers-on, constantly needing help and protection. To avoid this, a series of agreements were drawn up in the first two or three after Hijra, agreements which are known “Constitution of Medina”.
	Dalam Piagam Madinah itu terkandung berbagai macam “pelajaran” terutama berkaitan dengan peri kehidupan manusia dengan manusia yang lain. Bahkan konsep penyelenggaraan Negara sudah mulai “disentuh” di dalamnya meskipun masih sederhana. “Pelajaran” atau nilai-nilai yang tersirat tentunya sangat berguna baik bagi umat Islam maupun non muslim saat itu, karena merupakan keputusan atau persetujuan bersama, sehingga kepentingan semua pihak terakomodir di dalamnya. 
	Dengan kata lain, piagam itu telah menjadi persetujuan politik antara berbagai komunitas yang ada di Madinah. Secara historisitas, piagam politik yang memenuhi syarat-syarat kenegaraan bukan Konstitusi Amerika yang lahir pada tahun 1787, atau konstitusi Perancis pada 1795, bahkan juga bukan konstitusi yang tak tertulis Magna Charta dari Inggris yang muncul tahun 1215, tetapi justru konstitusi kenegaraan yang tertulis pertama kali muncul pada abad ke- 7 di Jazirah Arab yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW beserta beberapa tokoh Yahudi.
	Piagam ini dimunculkan karena di Madinah Nabi tidak hanya bertugas sebagai rasul yang menyampaikan wahyu dan ajaran Allah akan tetapi juga diangkat sebagai kepala negara yang warganya tidak hanya terdiri dari kaum muslimin saja, akan tetapi banyak kaum lainnya yang sangat majemuk seperti musyrikin, Nasrani, Yahudi beserta kabilah-kabilahnya.
	Untuk mempersatukan warga yang majemuk itu, baik latar belakang sosio kultural maupun keagamaan, maka dipandang perlu adanya suatu perjanjian yang disepakati bersama. Atas pertimbangan itu kemudian dibuat sebuah perjanjian yang ditandatangani Nabi Muhamad SAW dalam kedudukannya sebagai Rasulullah dan sebagai pemimpin negara tertinggi. Perjanjian itulah yang kemudian dikatakan sebagai Piagam Madinah.
	Dengan adanya piagam yang terdiri dari 47 pasal dan terbagi dalam 10 bab ini, berarti baik secara langsung maupun tidak langsung Nabi telah melakukan pendidikan politik terhadap warganya baik yang muslim maupun non muslim. Muhammad Hamidullah, memberikan penilaian terhadap pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya Piagam Madinah, dengan mengatakan:
	“The constitution of a state brought with it the very important and -to Arabia at least- very revolutionary change and improvement, by providing the people with the central public institution for seeking justice, in a place of every one seeking it with the power of his own hand or, at best, that of his family.”	
	Yaitu Piagam Madinah dikatakan sebagai suatu konstitusi Negara yang mampu membawa suatu perubahan penting bahkan sangat revolusioner, paling tidak bagi bangsa Arab, dengan memberikan suatu lembaga untuk mencari keadilan bagi masyarakat atau mendapatkan sesuatu yang menjadi hak mereka atau keluarganya. 

	Banyak sejarawan menilai bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis di tengah masyarakat yang plural dengan aliran politik dan ideologi yang heterogen telah terwujud di Madinah setelah piagam atau perjanjian ini ditanda tangani oleh berbagai kelompok yang ada di Madinah saat itu.
	Menurut penulis, pendidikan politik yang ideal salah satunya sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui penelitian inilah penulis mencoba menggali nilai-nilai itu.
Berdasarkan paparan dalam uraian latar belakang, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimana nilai-nilai etika  politik yang terkandung dalam piagam madinah?; 2). Bagaimana nilai-nilai pendidikan politik Piagam Madinah  jika dikaitkan dengan etika politik Islam ?

B. Landasan Teori
Kajian tentang hubungan antara agama Islam dan politik di dunia Islam adalah salah satu tema kajian yang tidak pernah usai dan mencapai kata mufakat pada ranah final. Berbagai macam teori telah dimunculkan dan ditawarkan oleh kalangan cendikiawan Islam, baik itu masa klasik maupun modern. Lebih menarik lagi, tidak hanya kalangan pemikir Islam saja yang berusaha mencari solusinya, kalangan terdidik Barat pun yang sebenarnya tidak mempercayai doktrin ajaran Islam, tetapi hanya sebatas pengembangan ilmu pengetahuan, juga ikut terlibat dalam mencari formula baru tentang bagaimana seharusnya hubungan agama Islam dan politik.
Munculnya perdebatan itu bermula dari permasalahan apakah kerasulan Nabi Muhammad Saw mempunyai kaitan dengan politik?, apakah Islam merupakan agama yang terkait dengan urusan politik, kenegaraan, dan pemerintahan ?, dan apakah sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan juga terkandung dalam Islam?. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul disebabkan oleh keyakinan umat Islam terhadap Al-Qur’ân bahwa di dalamnya tidak hanya berisi tentang tuntutan ibadah melainkan juga berisi ajaran yang terkait dengan keduniawian yakni bagaimana membangun manusia guna menata kehidupan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Permasalahan di atas muncul bermula dari ketika Nabi Muhammad Saw meninggal. Persoalan tentang siapa yang berhak mengganti Rasulullah Saw atau lazim disebut dengan persoalan imamah adalah titik awal permasalahan yang muncul di dunia Islam pasca Rasulullah Saw. Permasalahan kepemimpinan dan pemerintahan muncul karena memang Rasulullah Saw tidak menentukan siapa yang berhak menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam, tidak hanya itu, Rasulullah Saw juga tidak memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya pola pemilihan yang tepat yang diajarkan oleh Allah Swt.
Dari kondisi ini, maka tidak mengherankan jika permasalahan tentang pemerintahan dari masa pasca Rasulullah Saw sendiri sampai saat ini menjadi tema kajian yang tak pernah habis untuk diperdebatkan bahkan dipertentangkan. Berbagai ulama baik dari masa klasik Islam sampai modern, menawarkan gagasan politiknya terkait dengan pemerintahan dalam Islam. 
Kalau kita menelusuri sejarah praktek politik dalam Islam sebenarnya sudah dilakukan oleh Rasulullah  sendiri ketika ia mengatur bagaimana pola kehidupan bermasyarakat di Kota Madinah. Pada posisi ini, Nabi Muhammad Saw menjalankan dua fungsi sekaligus, sebagai seorang utusan Allah dan sebagai pemimpin umat Islam. Ketika menjalankan kedua fungsi itu, Nabi memakai rujukan yang sama yakni apa yang disampaikan kepadanya yang disebut dengan Al-Qur’ân. Pola pengaturan Nabi di Madinah ini terbilang sukses meskipun hanya berjalan sekitar sepuluh tahun (622-632), setelah itu posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam beralih kepada sahabat-sahabatnya secara bergiliran di mulai dari Abû Bakar, Umâr, Utsmân, dan Alî bin Abî Thalib. Setelah masa pemerintahan empat sahabat Nabi yang dijalankan secara demokratis dengan sistem pemilihan, model pemerintahan dalam Islam pun berubah menjadi model kerajaan dengan sistem pewarisan tahta di mulai dari berkuasanya Bani Umaiyah dan dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah. Pada masa awal Islam, pemikiran politik Islam baru sebatas sebuah respon atas perkembangan masyarakat yang terjadi. Pemikiran politik Islam saat itu belum tersusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah gagasan yang utuh.
Seiring dengan berkembang dan menyebarnya umat Islam ke seluruh pelosok bumi, Islam pun dituntut untuk memiliki perangkat aturan untuk mengatur pola kehidupan yang beragam itu. Secara politik, saat itu kondisi umat Islam berada dalam masa  kajayaan dan mempunyai pengaruh di pentas internasional berkat berdirinya dua dinasti besar secara bergantian, yakni dinasti Bani Umaiyah (661-750 M) dan dinasti Bani Abbasiyah (750-1258 M).
Menarik jika kita cermati pengelompokan yang dibuat oleh Menteri Agama pada masa Orde Baru yakni Munawir Sjadzali dalam bukunya “Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran tentang berbagai gagasan yang diutarakan oleh kalangan cerdik pandai  dalam meracik formula bagaimana hubungan Islam dan politik dalam hal ini tentang pemerintahan atau kenegaraan. Dalam buku tersebut, ia membagi para pemikir Islam di dalam menyikapi permasalahan di atas bisa menjadi tiga mazhab; 
Pertama, mereka yang berpendapat bahwa antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Kelompok ini berargumentasi karena dalam ajaran  agama telah terkandung aturan-aturan hidup tidak hanya yang terkait dengan permasalahan ibadah saja, akan tetapi juga di dalamnya termasuk bahasan tentang keduniawian termasuk urusan politik dan kenegaraan. 
Bagi mazhab ini agama Islam adalah agama yang sempurna, untuk itu umat Islam tidak layak mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, karena menurutnya Islam telah menyediakan jawaban bagi umatnya sesuai dengan kebutuhan manusia. Kelompok ini menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Islam adalah agama sekaligus negara. 
Kedua, adalah mereka yang mengatakan bahwa Islam dan politik adalah dua hal yang berbeda yang tak bisa dicampuradukkan. Mereka yang berada dalam mazhab ini memisahkan peran antara agama dengan politik dan kenegaraan. Agama dan politik menurutnya tidak ada hubungan.
Ketiga, adalah mereka yang mengatakan bahwa antara agama dengan politik dan kenegaraan terdapat hubungan yang erat. Meskipun begitu, kelompok ini tidak mau disamakan dengan pendapat mazhab pertama di atas. Alasan yang dikemukakakan ini adalah bahwa meskipun Islam adalah agama yang sempurna, akan tetapi pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Qur’ân tidaklah lengkap, ia hanya menggambarkan tata nilai dan etika moral bagi kehidupan bernegara. 
Perbedaan pemikiran di atas muncul disebabkan oleh perbedaan pendekatan atau pola pemahaman dalam memahami teks-teks Al-Qur’ân sebagai kitab suci umat Islam. Meskipun begitu, ketiga mazhab di atas sepakat bahwa Al-Qur’ân adalah firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril yang berfungsi sebagai peringatan, tuntunan dan hukum bagi mereka yang mengimaninya. Ia juga sebuah kitab petunjuk dan tata aturan tindakan  bagi  umat Islam yang ingin hidup di bawah naungannya dan mencari makna kehidupan di dalamnya. Karena itu Al-Qur’ân membentuk pemikiran mereka dan mengalir masuk ke dalam literatur dan perbincangan mereka sehari-hari. 

C. Kemunculan Piagam Madinah
	Di atas telah diuraikan bahwa Madinah selain dihuni oleh kaum Anshar, juga dihuni oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu terdiri dari tiga golongan yaitu Bani Quraizhah, Bani Nadlir dan Bani Qainuqa’. Para penduduk Madinah menganut agama dan keyakinan yang berbeda. Corak masyarakatnya yang majemuk ini bertambah kompleks sejak sebagian penduduknya masuk Islam dan setelah Nabi beserta sahabat-sahabat hijrah ke Madinah.
	Kondisi heterogenitas Madinah juga tercermin dalam hal etnis, bangsa, asal daerah, ekonomi selain keragaman agama dan keyakinan serta adat dan kebiasaan. Kondisi ini menyebabkan tiap golongan memiliki cara berfikir dan bertindak sendiri-sendiri dalam mewujudkan kepentingannya sesuai dengan filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya, kultur dan tuntutan situasi. Kondisi masyarakat yang demikian heterogen tersebut tentunya memerlukan penataan dan pengendalian sosial secara bijak dengan membuat peraturan dan perundang-undang yang dapat menciptakan rasa aman dan keadaan damai atas dasar keserasian dan keadilan serta diterima oleh semua golongan.
	Sosok nabi Muhammad, sebagaimana dikatakan oleh R.E.V. Hughes adalah sebagai a warrior, a legislator, a man of uncommon genius and the greatest heroes the world has ever seen, Beliau telah memerankan dirinya dengan tangguh dan lugas sebagai pemimpin dalam masyarakat Madinah. Meskipun pada awalnya Nabi diundang bukan untuk ditawari sebagai penguasa politik di Madinah, namun pengakuan masyarakat terhadap kenabiannya ternyata bisa dikatakan “lebih” dibanding sebagai pemimpin politik. Kondisi ini terjadi karena memang masyarakat madinah saat itu membutuhkan sosok pemimpin yang mampu merangkul semua pihak dan mampu memlihara persatuan di antara semua pihak yang kerapkali saling konflik. 
	Semenjak kehadirannya di Madinah, Nabi memperoleh cukup kekuatan politik untuk mempertahankan diri beserta pengikut-pengikutnya dari oposisi keras semacam yang dilancarkan oleh golongan kaum Qurays di Mekkah. Hal ini disadari oleh Nabi, bahwa untuk berdakwah tentulah membutuhkan dukungan politik. Menghadapi kenyataan bahwa doktrin-doktrin agama yang merupakan tujuan riil memerlukan dukungan badan politik, karena alasan itu-lah, maka beliau aktif sebagai orang politik dan dengan ketrampilan diplomasinya berhasil merubah arah sasaran, dari kekuatan politik ke arah kekuasaan agama.
	Meskipun Nabi telah mampu menciptakan rasa persatuan dan kedamaian di Madinah, akan tetap masih saja ada beberapa pihak yang nampaknya enggan untuk membentuk masyarakat yang harmonis. Hal ini disadari oleh Nabi. Melihat kondisi tersebut, maka Nabi pun kemudian mencari solusi yang terbaik. Saat itu, nabi mengetahui bahwa kelompok tersebut telah melakukan berbagai gerakan melawan Nabi secara rahasia. K. Ali menyebut kelompok ini dengan “dissaffected” atau “munafik”. Kemunculan kelompok ini dianggap lebih berbahaya dari pada musuh Islam yang bersifat terbuka. Karena alasan itu-lah, maka Nabi harus meningkatkan kewaspadaan menghadapi mereka. Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah Bin Ubay bin Salul yang sangat geram atas kedatangan rasulullah ke Madinah. Menurut Zafrulla Khan, sosok bernama Abdullah bin Ubay adalah seorang pemimpin suku Khazraj yang berambisi dan menginginkan dirinya untuk diangkat sebagai raja di Madinah. Harapan itu kemudian sirna setelah kedatangan Nabi ke Madinah.
	Meskipun ada beberapa pihak yang kerapkali mengganggu Nabi dan mencoba merusak tatanan perdamaian yang sudah dikelola oleh Nabi, hal ini tidak membuat Nabi risau akan kondisi tersebut. Justru sebaliknya, Nabi semakin tertantang untuk melakukan lebih dari itu. Nabi pun kemudian merancang cara untuk menyatukan seluruh masyarakat yang ada di Madinah. Upaya itu dilakukan oleh Nabi bersama–sama dengan seluruh kelompok dan komunitas yang ada di Madinah dengan mencetuskan apa yang dikenal dengan nama “Piagam Madinah”.
	Gagasan Piagam Madinah ini menurut Zainal Abidin Ahmad mempunyai banyak sebutan atau julukan, yaitu proklamasi, deklarasi hak asasi, Undang-undang negara dan juga perjanjian. Disebut “proklamasi” karena isi muqadimahnya, dan merupakan pernyataan berdirinya Madinah sebagai negara Islam. Dinamakan deklarasi hak asasi manusia karena isi pasal-pasal piagam itu mengatur dan berkaitan dengan persoalan hak asasi. Mengakuinya sebagai “undangundang negara” karena sistematikanya baik dan masih relevan hingga zaman sekarang. Menjadi suatu “perjanjian” karena adanya pasal-pasal yang berisi kesepakatan dengan pihak lain, yaitu Yahudi.
	Hal senada pun diungkapkan oleh pakar politik Islam asal Indonesia bernama Suyuthi Pulungan. Ia memberikan beberapa sebutan dengan argumen yang berbeda. Menurutnya Piagam Madinah disebut “perjanjian” (treaty) karena Nabi membuat perjanjian persahabatan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar sebagai komunitas Islam di satu pihak dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutunya di pihak lain. Disebut “piagam” (charter) karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah agar keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, dan sebagainya. Disebut “konstitusi” (constitution) karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk. Dalam referensi klasik, Piagam Madinah ini disebut al-Kitab (buku) dan ash-Shahifah (bundelan kertas). Penelitian modern menyebutnya ad-Dustur (konstitusi) atau al-Watsiqah (dokumen).
	Kemunculan Piagam Madinah ini merupakan suatu bentuk perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum lain yang ada di Madinah saat itu. Perjanjian itu merupakan suatu dokumen politik yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Apa yang dilakukan oleh Nabi dengan membentuk Piagam Madinah ini merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan oleh Nabi-nabi sebelumnya.
	Secara substansi, isi dari Piagam Madinah ini adalah merupakan panduan untuk mengatur hak dan kewajiban serta sistem hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, negara dengan rakyat serta cara penyelesaian konflik horizontal dan vertikal. Fazlurrahman mengatakan bahwa piagam itu menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas, dengan menekankan kerja sama seerat mungkin dengan kaum muslimin dan menyerukan kaum muslimin untuk bekerja sama demi keamanan bersama dan sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum. Di samping itu, Piagam Madinah itu telah menjadi konstitusi, rujukan perilaku sosial politik serta miniatur pola interaksi dan regulasi masyarakat Madinah.
	Banyak sekali pendapat para sarjana dan sejarawan yang mengungkapkan betapa tingginya nilai yang dikandung oleh piagam atau perjanjian itu. Salah satu tokoh, Alfred Guillaume, menulis: “The apostle wrote a document concerning the emigrants and the helpers in which he made a friendly agreement with the Jews and established them in their religion and their property, and stated the reciprocal obligations as follows…”
	Meskipun banyak yang mengakui ketinggian nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah, bukan berarti tanpa pro kontra. Faktanya, ada beberapa ilmuan yang muncul dari para Orientalis yang mengakui otentisitas dari Piagam Madinah.  Salah satu diantaranya adalah orientalis bernama Wellhausen. Ia mengakui otentisitas piagam itu dengan mengemukakan empat alasan: Pertama, apabila terjadi pemalsuan maka akan kelihatan. Kedua, dari sisi linguistik, gramar dan kosa kata yang digunakan sangat kuno. Ketiga, teks banyak mengandung kata-kata kias dan tidak dijelaskan yang hanya bisa dimengerti pada saat itu. Keempat, teks merefleksikan hukum suku kuno jauh sebelum Islam berkembang.
	Para ahli sejarah mengatakan bahwa piagam Madinah adalah merupakan piagam politik pertama yang memenuhi syarat-syarat kenegaraan bukan Konstitusi Amerika yang lahir pada tahun 1787, atau konstitusi Perancis pada 1795, juga bukan konstitusi yang tak tertulis Magna Charta dari Inggris yang muncul tahun 1215, apalagi Declaration Of Human Rights yang dikeluarkan PBB tanggal 10 desember 1948, tetapi justru konstitusi kenegaraan yang tertulis pertama kali muncul pada abad ke-7 di Jazirah Arab yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad Saw beserta beberapa tokoh Yahudi.
	Jika dilihat dari format susunannya, Teks asli Piagam Madinah, tidak dalam bentuk bab-bab dan pasal demi pasal, akan tetapi berbentuk kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang tidak berharakat. Sedangkan teks Piagam Madinah yang tertera dalam buku “Piagam Nabi Muhammad SAW” karya Zainal Abidin Ahmad (berbahasa Arab dan Indonesia) dan Muhammad Hamidullah dalam “The First Written Constitution In The World” (berbahasa Inggris) tersusun dalam bentuk pasal-pasal.
	Zainal mengutip Wensinck dan Motgomery membagi Piagam Madinah menjadi 10 bab dan 47 pasal. Sementara menurut Muhammad Hamidullah, Piagam Madinah ini dari sisi kandungan terbagi menjadi dua; bagian pertama berbicara tentang hubungan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, ini jumlahnya sekitar 23 pasal, dan sisanya membahas mengenai hak dan kewajiban kaum Yahudi di Madinah.
	Otentisitas Piagam Madinah, ternyata mendapatkan kritikan tajam, salah satu diantara pengkritik itu adalah seorang orientalis bernama Montgomery  Watt dengan mengatakan bahwa it appears to be authentic, but there is uncertainity about its date. Banyak sarjana atau sejarawan yang sepakat dengan beberapa poin atau isi yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut, akan tetapi mereka belum bersepakat mengenai tanggal atau waktu pasti dicetuskannya Piagam Madinah. Ada yang mengatakan bahwa perjanjian itu terdiri dari dua bagian, bagian pertama ditandatangani sebelum perang Badar (tahun 623 M) yang merupakan perjanjian damai dengan Yahudi, dan sebagian lagi ditandatangani setelah perang Badar yang merupakan dokumen antara Muhajirin dan kaum Anshar. Dari dua dokumen tersebut, oleh para ahli sejarah kemudian dijadikan satu. Fakta di atas menurut Montgomery dilandasi dengan tiga argumen; Pertama, ini ditunjukkan dengan adanya pengulangan pada beberapa pasal. Kedua, sebagian dokumen tambahan itu berasal dari tahun 627 M dan ketiga, tiga suku utama Yahudi yakni Bani Qainuqa, Nadlir dan Quraizhah yang semula ikut menandatangani piagam tersebut tidak disebutkan lagi, ini disebabkan karena ketiganya telah melakukan desersi atau pengkhianatan. Dengan demikian menurut Montgomery, piagam ini merupakan hasil modifikasi dengan menghilangkan beberapa pasal yang dianggap tidak relevan dan mencantumkan pasal-pasal yang dianggap masih relevan. Di samping itu, masih menurut Watt, kesimpulan bahwa perjanjian ini asalnya merupakan dua dokumen bukan didasarkan pada peristiwa terjadinya perjanjian itu, akan tetapi lebih pada adanya beberapa pengulangan redaksi dan pasalnya. Ia mencontohkan; salah satu contoh pengulangan itu misalnya adalah pasal-pasal 3 – 10 ditujukan kepada kaum muslimin dengan menyebut nama setiap kelompok dari mereka dan kandungan isi ketetapannya sama, setelah dua pasal sebelumnya menyatakan kedudukan, hak dan kewajiban mereka. Demikian pula pada pasal 25 – 35 pengulangan itu terjadi karena isi ketetapannya sama, yang ditujukan kepada kaum Yahudi dan sekutu-sekutu mereka dan pada setiap pasal disebut nama kelompok mereka.

D. Kondisi Madinah Pasca Munculnya Piagam Madinah
	Kemunculan Piagam Madinah yang dibentuk oleh Nabi faktanya telah membuat beberapa perubahan yang sangat berarti. Kemunculan Piagam Madinah ini ternyata dibutuhkan oleh Masyarakat Madinah yang heterogen. Heterogenitas tersebut kerapkali memicu konflik yang berkepanjangan, misalnya: Pertama, Segi Kependudukan. Di Madinah terdapat penduduk asli dan penduduk emigran. Penduduk asli terdiri dari dua etnis yaitu Arab dan Yahudi yang sering timbul perselisihan di antara mereka lebih-lebih setelah kelompok pertama berbondong-bondong masuk Islam. Kelompok arab ini terdiri dari dua suku yaitu Auz dan Khazraj yang selama bertahun-tahun terlibat dalam permusuhan. Kaum emigran, terutama suku Qurays datang dari Mekkah meninggalkan semua miliknya, keluarga serta harta benda termasuk Nabi sendiri yang pada waktu datang tidak lebih dari pada sebagai kepala kaum emigran. Meskipun sebagian penduduk Madinah yang sudah masuk Islam memberikan perlindungan secukupnya, masih diperlukan kemantapan dan kedudukan yang jelas baik dari segi kependudukan maupun ekonomi di samping adanya tantangan terutama dari kaum Yahudi. Kedua, Segi atau faktor adaptasi. Dengan tibanya kaum Muhajirin di madinah maka mau tidak mau mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada tempat baru tersebut. Penyesuaian itu bisa jadi dalam hal budaya, adat istiadat, pengeruh iklim dan sejenisnya. Moenawar Chalil menyatakan bahwa pada waktu itu kota Madinah adalah suatu kota yang iklimnya sangat panas, melebihi kota Mekkah. Karena perbedaan iklim ini maka banyak sahabat banyak yang tidak tahan sehingga jatuh sakit. Ketiga, Segi Keagamaan. Di Madinah terdapat, paling tidak, tiga macam kepercayaan; Yahudi, jahiliyyah dan Islam yang masih baru. Al-Qur'an sebagai pedoman pokok Islam, ayat-ayat yang berbicara mengenai kemasyarakatan belum turun, setidaknya belum lengkap dan seandainya sudah lengkap masih memerlukan penafsiranpenafsiran untuk penjabarannya, karena ayat-ayat kemasyarakatan itu sedikit sekali dan umumnya hanya merupakan prinsip-prinsip dasar.
	Di samping itu masih banyak segi-segi yang menunjukkan kemajemukan masyarakat dan kondisi yang ada di Madinah ketika Nabi dan para sahabat tiba di sana. Misalnya bidang ekonomi, budaya dan sebagainya. Dengan munculnya Piagam Madinah memberikan implikasi yang sangat luas terhadap kondisi kemasyarakatan di Madinah. Karena sebagai dokumen historis Piagam Madinah memberikan banyak pelajaran kepada manusia untuk saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai. Bahkan dalam rangka mempertahankan Negara Madinah sebagai ummatan wahidatan kaum beriman yang berlainan agama ini harus siap bersama-sama mengorbankan jiwa raga.
	Kondisi tersebut dibenarkan oleh Syed Mahmudun Nasir dengan mengatakan: 
	“This new constitution of Medina brought with it a very important and revolutionary change to Arabia. By the promulgation of the charter, the prophet welded heterogeneous tribes of Medina (i.e. the Auz and the Khazraj and the Anshar and the Muhajirin) into one compact political entity. This charter delivered rulling powers to prophet who assumed the role of the Magistrate and the hhead of the state. It recognize individual and public liberty, guaranteed the security of the person and property of the people, and fostered the growth of civic virtues. This charter breathed a spirit of religious toleration of the muslims, defined the rights and obligations of the muslims towards each other and the jews.”
	Satu hal yang perlu untuk di catat bahwa bahwa Madinah ketika berada dibawah kontrol  Nabi penduduknya mayoritas beragama Islam tidak melakukan penindasan terhadap kelompok minoritas Yahudi. Di sinilah nabi menerapkan konsep toleransi sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur’an. Dengan fenomena seperti itu, Piagam Madinah yang mengandung berbagai macam nilai, yaitu persamaan, keadilan, egaliter, pluralisme, dan sejenjisnya, itu telah membentuk karakter umat di Madinah yang sebelumnya saling bermusuhan dan berperang. 
	Implikasi nyata yang bisa ditelusuri misalnya pola hubungan yang cukup unik antara ummah dengan penguasanya. Prinsip yang ditekankan atas ummah atau rakyat adalah ketaatan rakyat, bukan kedaulatan rakyat. Kedua prinsip itu dalam prakteknya tidak bertentangan. Keduanya hanya berbeda titik tekan. Prinsip kedaulatan rakyat lebih mengedepankan sisi hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan prinsip ketaatan rakyat menekankan sisi kewajiban rakyat untuk taat kepada penguasa, namun ketaatan itu tidak mutlak sifatnya. Rakyat wajib taat sepanjang penguasa berlaku adil dan tidak maksiat kepada Tuhan.
	Dalam hal pemerintahan, bisa dikatakan bahwa Nabi memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus. Dan hanya untuk urusan luar daerah ia mendelegasikan wewenang dan kekuasaan. Sementara untuk urusan daerah Madinah, posisi dan peran Nabi sangat penting dan menetukan. Namun demikian, hal itu tidak membuat Nabi menjadi otoriter dan diktator. Posisi itu justru beliau gunakan untuk mengembangkan iklim politik yang transparan dan terbuka. Sehingga rakyat memiliki kesadaran dan daya kritis yang tinggi.
	Dengan adanya piagam Madinah ini, Madinah yang semula penuh dengan kebencian dan permusuhan antar suku atau kabilah menjadi reda berkat konsep persatuan dan persaudaraan yang dibangun Nabi. Persatuan yang dibangun Nabi adalah persatuan dan persaudaraan yang bukan berdasarkan kesukuan, yang dalam kenyataannya mampu melenyapkan dan mengikis perasaan berkabilah-kabilah dari dalam hati kaum muslimin baik Muhajirin maupun Anshar. Segenap kaum muslimin bukan saja merasa mempunyai derajat yang sama, akan tetapi persatuan mereka seolah-olah merupakan sebuah tembok yang kuat dan tak mudah dipecahkan dan dicerai-beraikan oleh godaan dari manapun datangnya.
	Menyambut kehadiran Nabi dan para sahabat di Madinah, orang-orang Yahudi bersikap simpatik. Dan nabipun juga bersikap sama terhadap mereka, melakukan dialog-dialog dengan para pemuka agama mereka dan menjaljin ikatan yang harmonis dengan mereka. Kondisi ini terus berlangsung dengan baik. Madinah berkembang secara progresif. Selanjutnya Nabi memulai pembangunan negara yang baru terbentuk itu dan menciptakan stabilitas, baik dalam maupun luar negeri. Sejumlah delegasi yang dikirim oleh Nabi ke berbagai daerah di sekitar Madinah untuk mengadakan aliansi dengan suku-suku terpencil berhasil dengan baik.
	Dalam pergaulan sehari-hari antar suku, ketika Nabi belum datang, setiap suku senantiasa bermaksud menonjolkan diri, menganggap suku atau kaumnya lebih baik dan paling benar. Ini menyebabkan seringnya terjadi konflik antar etnis dan suku bahkan peperangan. Setelah Piagam Madinah ditandatangani, kerusuhan dan peperangan antar kaum atau suku menjadi jauh berkurang, karena dalam Piagam Madinah juga diatur bahwa setiap persoalan penyelesaiannya akan diserahkan kepada Nabi di samping itu setiap kaum dan suku adalah sama.
	Dalam bidang keamanan dan militer juga mengalami perubahan. Adalah kebiasaan kaum Yahudi membentuk aliansi dan aktifitas militer. Kebiasaan ini jelas mengancam perdamaian, karena setiap kelompok merasa terancam oleh aliansi tersebut. Sehingga Piagam Madinah disusun tidak terlepas dari nuansa dan latar belakang aspek itu. Salah satu pasal menentukan larangan bagi kaum Yahudi keluar Madinah tanpa seijin Rasulullah. Ini dilakukan Nabi untuk mencegah aktivitas militer Yahudi, termasuk keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam peperangan antar suku.
	Demikianlah, kendati keadaan sosial Madinah sedemikian plural dan heterogen dalam banyak hal, tetapi segala potensi konflik dan kepentingan dapat diredam dan dikendalikan, seluruh komunitas sanggup hidup berdampingan secara damai berkat piagam Madinah yang disusun dan ditandatangani oleh Nabi Muhammad saw. Inilah sebuah warisan percontohan bagaimana menata sebuah pemerintahan yang diteladankan kepada umat manusia sampai hari ini.

E. Pendidikan Etika Politik Islam Dalam Piagam Madinah
	Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad meliputi segala bidang kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi dan lain-lain. Masing-masing mempunyai batasan dan ketentuan yang jelas, termasuk di dalamnya diatur mengenai pergaulan antar umat dalam masyarakat. Hal itu termasuk dalam terminologi politik.
	Dalam Islam, politik merupakan media (a means) untuk mencapai tujuan urgen, yaitu tegaknya kalimat Allah di bumi ini. Sebab yang lebih penting adalah tertanamnya nilai-nilai dari politik tersebut dalam kehidupan umat manusia. Sehingga, merujuk pada definisi politik menurut para filosof Yunani, khususnya Aristoteles, yang lebih mengkategorikan politik sebagai bagian dari akhlak atau moral. Proses internalisasi nilai-nilai dalam hubungan kemasyarakatan itulah yang penulis katakan sebagai pendidikan politik.
	Pesan pendidikan politik itu juga terejawantahkan dalam Piagam Madinah yang telah mewariskan kepada kita prinsip-prinsip yang tahan banting dalam menegakkan masyarakat pluralistik yang harmonis. Terlebih bagi kepentingan konvergensi dan rekonstruksi sosial masyarakat agar mempunyai landasan moral religius yang kokoh dan anggun.
	Dengan hadirnya Piagam Madinah, Nabi Muhammad telah membuktikan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh umat manusia. Pesan-pesan Islampun dapat diterima oleh semua kalangan, termasuk pemeluk Yahudi dan Nasrani sehingga tercipta suatu tatanan yang adil dan damai.
	Lebih dari itu, dalam negara Madinah melalui Piagam Madinah tidak hanya membuktikan bahwa Rasulullah memang seorang negarawan, legislator, penyeru moral, ahli politik dan ekonomi, tapi juga sekaligus mematahkan tuduhan Barat bahwa Islam adalah agama yang anti demokrasi. Sebab sebelum negara demokrasi menemukan bentuknya di Barat, Islam ternyata melalui Rasulullah telah lebih dahulu meletakkan dasar-dasar demokrasi yang sanggup menjawab kebutuhan bermasyarakat dan bernegara.
	Ada berbagai versi mengenai jumlah pasal dalam Piagam Madinah. Satu pendapat mengatakan bahwa Piagam Madinah terdiri dari 50 pasal, ada pula yang mengatakan 47 pasal, bahkan,- sebagaimana dikatakan Husein haekal,-ada pula yang tidak membaginya menjadi pasal demi pasal. Di samping itu, ada pula perbedaan pendapat mengenai waktu Piagam Madinah ditandatangani. Satu pendapat mengatakan bahwa Piagam Madinah ditandatangani sebelum perang badar dan satunya lagi ditandatangani dua kali, yaitu sebelum perang Badar dan setelah perang Badar.
	Adanya berbagai versi mengenai jumlah pasal, penulis melihat bahwa hal tersebut kurang substansial untuk dipermasalahkan karena secara prinsipil tidak berbeda. Misalnya adanya pengulangan-pengulangan pasal, untuk masing-masing pihak yang berkepentingan dalam Piagam Madinah tersebut. Sementara mengenai waktu penandatanganan, penulis sepakat bahwa itu tidak hanya ditandatangani sekali, karena pembentukan masyarakat di Madinah merupakan sebuah proses, demikian juga dengan Piagam Madinah tersebut.
	Di samping itu, teks asli Piagam Madinah sebagaimana diriwayatkan para perawi hadits tidak dibagi dalam pasal per pasal, artinya masih dalam bentuk global. Berbeda dengan teks yang disusun oleh Muhammad Hamidullah, Wensinck dan montgomery watt dalam bentuk pasal-pasal.
	Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teks yang sudah berbentuk pasal-pasal agar memudahkan untuk mengklasifikasikannya ke dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, bagian mana saja yang mengandung atau menyiratkan nilai tertentu akan dengan mudah disebutkan kalau sudah dalam bentuk bab atau pasal demi pasal. Akan sangat berbeda ketika teks yang dikaji adalah teks asli,- yang masih dalam bentuk aslinya,- maka cukup sulit untuk menyebutkan bagian tersebut, kecuali dengan menuliskannya semua.
	Apa yang dilakukan Nabi pada waktu itu,-melalui pencetusan Piagam Madinah merupakan suatu bentuk pendidikan politik yang sarat akan nilai-nilai. Sehingga jika Piagam Madinah dikupas dan ditelaah pasal-demi pasal dalam perspektif pendidikan politik Islam maka akan ditemukan banyak nilai-nilai.
	Nilai-nilai pendidikan politik Islam dalam Piagam Madinah antara lain:
a.	Persaudaraan (Brotherhood atau Fraternity)
	Piagam madinah mengandung nilai persaudaraan, artinya persaudaraan baik seagama maupun berbeda agama, maupun karena perbedaan-perbedaan lainnya. Meskipun mengenai persaudaraan tidak disebut secara eksplisit dalam piagam madinah, namun nilai ini bisa dilihat dalam pasal 1 yang berbunyi : “Mereka adalah satu umat, bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya”.
	Begitulah Nabi menyatukan dan mempersaudarakan bani Nadlir, Bani Khazraj dan Bani Quraidzah. Demikian pula terhadap kaum Yahudi. Semula kaum dan Bani yang ada sering menumpahkan darah, melakukan pertempuran atau memerangi kaum yang lain, dengan adanya ketentuan ini, maka kebiasaan itu menjadi berkurang. Tidak salah kalau kemudian Amir Hasan Siddiqi mengatakan bahwa hubungan darah menjadi tidak berarti apa-apa, karena mereka disatukan dalam satu ikatan persaudaraan, bukan kesukuan atau faktor etnisitas. Demikian juga dalam pasal 12 yang berbunyi : “Tidak seorangpun dari kalangan orang - orang yang beriman diperbolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu darinya”. Pasal 14 yang berbunyi: “Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman dan Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya”

	Adanya larangan bagi orang beriman bersekutu dengan kaum lain tanpa persetujuan yang lainnya serta larangan membunuh orang mukmin untuk kepentingan orang kafir karena hal itu bisa merusak persaudaraan yang telah dibangun di antara mereka. Pasal 15 juga menerangkan hal yang sama, bahwa: “Segenap orang-orang yang beriman harus jamin menjamin dan setia kawan sesama mereka dari pada (gangguan) manusia lainnya”.
	Jamin menjamin, setia dan tolong menolong atau sejenisnya hanya bisa dilakukan ketika mereka disatukan dalam ikatan persaudaraan. Dalam pasal 18: “Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita merupakan tantangan terhadap semuanya, yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan”.
	Dari situ jelas bahwa ketika salah satu pihak diserang oleh musuh, maka semuanya harus ikut membantu dan menolong, karena penyerangan terhadap satu kaum berarti penyerangan terhadap seluruh komunitas yang ada. Dalam dimensi lokal, adanya berbagai golongan baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Masyumi, bahkan aliran-aliran lain adalah tetap saudara. Ketika ikatan persaudaraan ini sudah kuat, maka akan berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa, karena masing-masing akan berperan sesuai dengan fungsi dan kemampuannya. Demikian juga dalam konteks keindonesiaan, adanya budaya Jawa, Minang, Banjar, Madura dan sejenisnya justru bukan menjadi sebab perpecahan atau alasan untuk bersaing secara tidak sehat, akan tetapi justru memperkaya khazanah budaya yang ada di negara kita.
	Jika nilai persaudaraan ini juga dipegang oleh Barat, kemudian menganggap negara Islam sebagai saudara, partner dan rekan untuk bersama-sama memajukan perdamaian dan membangun dunia, maka bukan tidak mungkin hal itu akan tercapai. Islam teroris, Islam fundamentalis, Islam anarkis, serta istilah-istilah lain yang diidentikkan dengan Islam, dengan sendirinya akan hilang.
b.	Persamaan (Equality)
	Semua warga,-apa dan bagaimanapun status dan kelas sosialnya,-sama kedudukannya. Itulah prinsip dasar dari persamaan. Nabi sendiri tidak pernah membeda-bedakan. Perlakuan yang diberikan sama, baik terhadap kaum Muhajirin, kaum Anshar, Bani Khazraj, Bani Nadlir, Bani Quraidhah. Nabi tidak pernah menempatkan atau memperlakukan suatu kaum lebih baik atau lebih buruk dari kaum lainnya.
	Apa yang dilakukan Nabi tersebut menunjukkan bahwa nilai persamaan telah dipraktekkan nabi terhadap semua komunitas yang ada di Madinah. Pasal 26 sampai dengan 30 sangat kental dengan nilai persamaan. Bunyai pasal 26 adalah: “Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari bani ‘Awf di atas”.
	Nyatalah bahwa tidak ada satu kaumpun yang dinilai lebih tinggi dari yang lain, dengan adanya perlakuakn yang sama terhadap seluruh kaum itu. Pasal 27 sampai dengan pasal 30 bunyinya sama dengan pasal 26, hanya saja berbeda subyeknya, yaitu kalau dalam pasal 26 disebutkan bani Najjar, dalam pasal 27 disebutkan bani Harts, dalam pasal 28 disebutkan Bani Saidah, pasal 29 disebutkan Bani Jusyam, dan dalam pasal 30 disebutkan Bani Aws.
	Demikian juga dalam pasal 46 yang berbunyi: “Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebajikan (perdamaian itu)”. Dari pasal 46 tersebut dapat dikatakan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada suatu kaum, juga dibebankan kepada kaum yang lain dengan porsi yang sama.
c.	Kebebasan (Liberty)
	Setiap ummat bebas melakukan apa saja sesuai dengan kepentingan dan haknya, sejauh tidak menganggu kepentingan dan hak orang lain. Sama halnya dengan setiap orang bebas untuk tidak terganggu haknya. Kebebasan dalam hal ini, bisa dalam bentuk kebebasan berfikir dan kebebasan bertindak. Akan tetapi bukan kebebasan yang tanpa batas.
	Nilai-nilai kebebasan terkandung dalam Piagam Madinah pasal 2 – 10. Pasal 2, misalnya, yang berbunyi: “Kaum Muhajirin dari Qurays tetap mempunyai hak asli mereka, yaitu saling tanggung menanggung membayar dan menerima uang tebusan darah di antar mereka (karena suatu pembunuhan), dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman”. Pada pasal 3 disebutkan: “Banu Auf (dari Yatsrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah”.
	Dari pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa kaum Muhajirin, Anshar dan Banu Auf bebas melakukan kebiasaan mereka dahulu. Sedangkan untuk bani atau kaum yang lain diatur dalam pasal 4 sampai dengan 10.
d.	Toleransi (Tollerance)
	Pada zaman Nabi SAW di Madinah, umat yang ada bukan hanya muslim, akan tetapi juga non muslim. Sehingga dalam hidup bermasyarakat, toleransi antar umat beragama jelas merupakan suatu keharusan, agar apa yang dicita-citakan nabi, yaitu hidup aman dan damai bisa tercipta.
	Pada Pasal 25 terdapat : “Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka”.
	Nabi adalah pembawa risalah dan kebenaran dari Allah. Akan tetapi bukan kemudian dengan serta merta memaksakan ajaran dan risalah tersebut pada kaum atau kelompok yang sudah mempunyai keyakinan sendiri. Begitu Nabi datang, yang beliau lakukan justru merangkul kelompok yang berbeda ini untuk hidup bersama-sama secara damai dalam perbedaan. Kerukunan dan perdamaian antar umat tidak akan tercapai tanpa adanya toleransi.
e.	Kemajemukan (Pluralism)
	Kemajemukan merupakan suatu bukti kekuasaan Allah yang tidak mungkin bisa dihilangkan hingga akhir zaman. Upaya homogenisasi merupakan suatu hal yang bertentangan dengan nilai ini. Berusaha menghilangkan keragaman,-dalam hal tertentu,- berarti menentang kekuasaan Allah.
	Pasal-pasal yang mengandung nilai ini berjumlah banyak sekali, karena sebagian besar dari isi Piagam Madinah adalah akomodasi dari berbagai kelompok, suku, dan bani yang ada di Madinah saat itu. Semua keragaman, suku misalnya, disebutkan satu persatu dalam piagam atau perjanjian itu, seperti kaum Muhajirin dan Anshar (pasal 2), Bani Awf (pasal 3) , Bani Sa’idah (pasal 4), Bani Harts (pasal 5), Bani Jusyam (pasal 6), Bani Najjar (pasal 7), Bani Amrin (pasal 8), Bani Nabiet (pasal 9)dan Banu Aws(pasal 10).
	Nabi sendiri tidak pernah berupaya melakukan “homogenisasi” atau memaksakan kehendak terhadap kelompok yang berbeda agar sama dengan beliau. Begitu tiba di Madinah dan melihat adanya kemajemukan dalam banyak hal, Nabi SAW tidak langsung menginginkan agar semua itu berubah dan disamakan dengan Islam.
f.	Tolong Menolong
	Tidak ada manusia yang diciptakan sempurna tanpa memiliki kekurangan. Bahkan jelas-jelas Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sehingga dengan kelemahan yang dimiliki manusia, rendah hati dan tidak sombong, karena betapapun kemampuan yang dipunyainya, suatu saat pasti akan membutuhkan orang lain.
	Piagam Madinah tidak lepas dari nilai-nilai itu, sebagaimana tercermin dalam pasal 15: “Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang – orang yang lemah. Segenap orang - orang yang beriman harus jamin menjamin dan setia kawan sesama mereka dari pada (gangguan) manusia lainnya”.
	Di sana jelas disebutkan bahwa di antara mereka harus saling tolong menolong, mereka yang teraniaya dan memerlukan bantuan, diberikan bantuan secukupnya. 
	Begitu pula yang dilakukan kaum Anshar terhadap saudaranya, kaum Muhajirin, ketika pertama kali datang di Madinah. Ketika kaum muhajirin kekurangan bahan makanan, karena dari mekah mereka hanya membawa bekal secukupnya, maka penduduk pribumi menolongnya, karena memang membutuhkan bantuan. Para penolong inilah yang kemudian disebut dengan kaum Anshar. Pasal 37 juga menyebutkan: “Pertolongan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada orang/ golongan yang teraniaya.
g.	Musyawarah
	Musyawarah memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibanding madharat. Dengan musyawarah, maka suatu masalah yang berat akan terasa ringan karena ditanggung bersama-sama, ketika masing-masing memberikan pendapat-pendapat. Dari pendapat-pendapat itulah kemudian dibahas atau diputuskan hal terbaik yang harus dilakukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.
	Dalam keadaan tertentu, musyawarah merupakan langkah terbaik dalam upaya penyelesaian masalah. Demikian juga yang tercantum dalam Piagam Madinah melalui beberapa pasalnya. Pasal 45: “Apabila mereka diajak kepada perdamaian dan membuat perjanjian damai (treaty) maka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian perdamaian”. Artinya ketika musyawarah menjadi suatu solusi demi perdamaian maka hal itulah yang harus diambil dan dilakukan.
h.	Peri-keadilan (Justice)
	Dalam hal dan kondisi tertentu, adil merupakan sesuatu yang relatif, artinya tergantung pada sudut pandang yang digunakan dalam menentukan atau melakukan penilaian terhadap suatu hal.
	Piagam Madinah merupakan perjanjian bersama seluruh kelompok dan komunitas yang ada saat itu di Madinah. Sehingga perjanjian itu mengikat bagi mereka yang ikut menyetujui. Semua kelompok mempunyai hak dan kewajiban yang sama, diperlakukan sama dengan kelompok yang lain.
	Nilai keadilan dalam Piagam Madinah tercermin dalam beberapa pasal yang berbicara mengenai perlakuan terhadap kaum, bani, suku dan kelompok yang ada di Madinah. Misalnya Pasal 31: “Kaum Yahudi dari Bani Tsa’labah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari bani ‘Awf”.
	Hal hal itu (perlakuan) dilakukan tanpa memperhartikan perbedaan yang ada diantara mereka sehingga tidak menimbulkan iri dan dengki pada kelompok atau pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Sebab iri dan dengki akan menjadi pemicu paling efektif terjadinya perpecahan dan konflik dalam masyarakat.
	Jika nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah itu benar-benar dikaji dan dihayati, maka pihak-pihak yang sering mengidentikkan Islam sebagai agama teroris, anarkis dan lebih mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan masalah akan terbuka mata hatinya dan anggapan atau persepsi itu lama-lam akan
sirna.
	Berbicara nilai, maka tidak akan lepas dari normativitas. Sementara normativitas belum tentu efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat kontemporer. Akan tetapi Piagam Madinah ini,-yang sarat akan nilai-nilai normatif termasuk di dalamnya pendidikan politik Islam,- setidaknya menjadi bukti yang cukup ampuh bahwa Islam tidaklah seperti yang mereka bayangkan selama ini sebagai agama pembawa permusuhan.

F. Kesimpulan
	Dari paparan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.	Antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan karena di antara keduanya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Agama tanpa politik, maka akan mengalami kesulitan dalam upaya pengembangannya, sementara politik tanpa agama tidak akan mampu mencapai tujuan dari politik itu sendiri karena agama adalah fondasinya. Dengan demikian, melihat hubungan antara agama dan politik, pendidikan politik Islam merupakan suatu keniscayaan. Pendidikan politik yang dimaksud bukanlah pendidikan politik formal atau struktural, semacam voter education atau civic education akan tetapi lebih bersifat kultural. Sehingga pendididkan politik Islam dimaknai sebagai suatu upaya melakukan transfer dan internalisasi nilai-nilai politik Islam itu sendiri.
2.	Nilai-nilai pendidikan politik Islam yang terkandung di dalam pasal-pasal Piagam Madinah antara lain: nilai persaudaraan (pasal 12, 15 dan 18), nilai persamaan (pasal 26 sampai dengan pasal 30), nilai kebebasan (pasal 2 sampai dengan 10), nilai toleransi (pasal 25), nilai kemajemukan (pasal 2 sampai dengan 10), nilai tolong menolong (pasal 15 dan 37), nilai musyawarah (pasal 45) dan nilai keadilan (pasal 2 sampai dengan 10, pasal 31).

Daftar Pustaka

‘Alî ‘Abd al-Razîk dalam karyanya  al-Islâm wa Ushûl al-Hukm, (Kairo: al-Qâhirat, 1925). 
A. Gaffar Aziz, Berpolitik Untuk Agama, Terj. Ilyas Syiraj, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
Asrori S. Karni, Civil Society dan Ummah: Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi, (Jakarta: Logos, 1999).
Berdnard Lewis, Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah, Terj., Said Jauhari, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988).
Fazlur Rahman dalam karyanya “Islam and Political Action; Politics in the Service of Religion” dalam Nige Biggar, dkk (ed) Cities of Gods; Faith, Politics and Pluralism in Judaism, Christianity and Islam (New York: Green Wood Press, 1986).
______, “The Principle of Shura and the Role of the Ummah in Islam” dalam State Politics and Islam, Mumtaz Ahmad (ed), (Washington: American Trust Publication, 1986).
______, Islam, terj. Ahsin Mohammad, (New York: Anchor Book, 1968), 
Hugh Kennedy, The Prophet And The Age of The Caliphates, (New York: Longman Inc., 1986)
J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996).
Julius Wellhausen, Muhammad And The Jews Of Medina, (Berlin: Klaus Schwarz, 1975).
K. Ali, A Study of Islamic History, (New Delhi: Idarah adabiyah delli, 1980).
Mohamad Shoelhi (ed.), Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah, (Jakarta: Republika, 2003).
Muhammad Hamidullah, The First Constitution In The World, (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1968).
Muhammad Husein Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, Terj. Ali Audah, (Bogor: Litera AntarNusa, 2001)
Muhammad Khalaf-Allah dalam karyanya “Al-Qur’ân wa al-Dawla” (Kairo: Maktabat al-Anjlu al-Misriya, 1973).
Muhammad Soelhi (ed.), Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah SAW, (Jakarta: Republika, 2003).
Muhammad Yusuf Musa dalam karyanya Nizhâm al-Hukm fî al-Islam, (Kairo: Dâr al-Katib al-‘Arabi, t.t.). 
Muhammad Zafrulla Khan, Islam Its Meaning For Modern Man, (London: Routledge and Kegan Paul ltd., 1962).
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta, UI-Press, 1990).
Philip K. Hitti, History of the Arabs (London: The Macmillan Press Ltd., 1970). Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: UI Press, 1978).
R.E.V. Hughes, M.R.A.S., Notes on Muhammadanism, (New Delhi: Idarah Adabiyah Delli, 1975).
Stephen Humphreys, Islamic History, (New Jersey: Princton University Press, 1991).
Syed Mahmudun Nasir, Islam Its Concept And History, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981).
Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Enasiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992).
Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).