Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Dalam Pemikiran Hazairin Dan Amir Syarifuddin

Linda Firdawaty

Abstract


Abstrak: Di Minangkabau ada dua jenis harta, pertama harta pusaka tinggi, merupakan  harta warisan yang tidak diwariskan dari pewaris ke ahli waris, namun merupakan peralihan peranan atas pengurusan harta pusaka atas kesepakatan bersama, terhadap harta pusaka ini berlaku system kolektif. Kedua harta pusaka rendah, yaitu harta pencaharian pewaris yang diwariskan kepada anak-anaknya menurut ketentuan syari’at Islam. Menurut Hazairin masyarakat bilateral dengan sistem pewarisan individual  adalah masyarakat yang diridhoi oleh Tuhan dan masyarakat yang menganut patrilinial dan matrilineal dengan sistem pewarisan mayorat dan kolektif adalah penyimpangan. Sedangkan Amir Syarifuddin berpendapat bahwa sistem pewarisan kolektif terhadap harta pusaka tinggi tidak bertentanga dengan syari’at Islam karena tidak diatur dalam Alqur’an dan Hadits. Al-Qur’an hanya mengatur peralihan harta waris menjadi hak masing-masing ahli waris. Maka terhadap harta pusaka tinggi ini terhindar dari ketentuan hukum faraidh. Beliau juga berargumen bahwa pembagian waris adalah menyangkut hak hamba, dan terhadap hak hamba tersebut boleh  menyimpang dari ketentuan syari’at jika dilakukan atas dasar adanya kerelaan para pihak.

Kata kunci : Hukum Kewarisan, Adat Minangkabau, Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin


Refbacks

  • There are currently no refbacks.