Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015

Ali Firdaus

Abstract


The Ministry of Religious Affairs decided not to extend the term of Assistant Employee of Marriage Registerer (PPPN). Then the Directorate General of Islamic Guidance issued the Instruction Letter No. DJ.II / 1 Year 2015 on the Appointment of the Marriage Officer. The PPPN appointment recommendation that KUA is included in typology D1 and D2, ie: the subdistrict area is not reachable by the marriage officer and the limited of human resources. This problems arise in a number of regions in Indonesia, and also in Lampung Province. This research finds that after the instruction of the Director General of Islamic Guidance, PPPN in KUA Natar, Padang Cermin, Tanjung Karang Pusat and Marga Punduh can be concluded as follows: Since that enactment, PPPN at KUA Tanjung Karang Bandar Lampung is no longer perform the duties. While in KUA District Natar, KUA District Padang Cermin and KUA District Marga Punduh partially PPPN still carry out the task of recording marriage.


Full Text:

PDF

References


Abdurrahman, Muslah, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press, 2009

As’ad, Abd. Rasyid, Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, http://www.arsip.badilag.net/ diakses tanggal 24 Juni 2016.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta, 2004

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Jakarta : 2015

Friedman, Lawrence Meier, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: CV. Mandur Maju, 2007

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/03/04/o3i6w7313-menag-surat-tugas-p3n-tidak-diperpanjang, diakses tanggal 26 September 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id/catat diakses tanggal 14 September 2016.

MK, M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Mudzhar, M. Atho’, Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998

O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, https://aljurem.wordpress.com/ diakses tanggal 23 Februari 2017.

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin saat konferensi pers kegiatan Rakor Kemenag di Palembang, https://nrmnews.com/2016/03/04/kementerian- agama-tak-perpanjang-surat-tugas-p3n/ diakses 28 September 2016.

PMA Nomor 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah.

Pungli Biaya Pernikahan Marak di Jateng Lewat Jasa Modin, https://m.tempo.co/, diakses tanggal 14 September 2016

Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013

Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 1999

Subekti, Hukum Keluargadan HukumWaris, Jakarta: PT.Intermasa, 2002

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor Kw.08.5/HK.00.8/097/2015 tentang Penetapan Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2006


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.