ANALISIS PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE MELALUI AKUNTABILITAS PUBLIK DAN MEMINIMALKAN PERILAKU OPORTUNISTIK DI DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dielanova Wynni Yuanita

Abstract


Regional autonomy has decentralized subnational accounting system. Consequently, subnational government are supposed to enhance their accountability through a more transparent financial report. In other words, the implementation of good governance is compulsory in governmental vicinity. Budget is a tool of accountability, management, and economic decision; therefore, opportunistic behavior of legislatives and executives in arranging the budget might hamper the aspired good governance. The effort to minimize the opportunistic behavior is compulsory in governmental vicinity in order to enhance good governance system.

 


Keywords


Keywords: Accountability, good governance, transparency, opportunistic behavior.

Full Text:

PDF

References


Arief, Amril. 2003. Peran Perbankan Dalam Era Otonomi Daerah. Pangsa Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Edisi 9/IX: 341-351.

Abdullah, Syukriy dan Asmara, John Andra, 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang: 23-26 Agustus 2006.

Batubara, Alwi Hasyim. 2006. Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah.

Jurnal Analisi Administrasi dan Kebijakan, Vol. 3, No. 1: 1-6.

Boy, Denny dan Siringoringo, Hotniar. 2009. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (Apbs) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 14, No. 12: 79- 87.

Colombatto, Enrico. 2001. Discretionary Power, Rent-Seeking And Corruption. University di Torino & ICER. Working paper.

Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in

The Public Sector and Their Implications for Pro-Poor Budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147:1- 52.

Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No.1: 53-64.

Halim, Abdul dan Kusufi, Syam Muhammad. 2016. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul, Restianto, Yanuar E., dan Karman, I Wayan. 2010. Seri Bunga Rampai Akuntansi Sektor Publik Sistem Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3: 305-360.

Mardiasmo. 2003. Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik. Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret. Yogyakarta: MEP UGM.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 4. Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah,Vol. 2, No.1: 1-17.

Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesbilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No.1: 65-78.

Moe, Terry M. 1984. The New Economics of Organization. American Journal of Political Science, Vol. 28, No.4: 739-777.

Petrie, Murray. 2002. A Framework For Public Sector Performance Contracting. OECD Journal on Budgeting: 117-153.

Rubin, Irene, 1996, Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s.

Journal Public Budgeting & Finance, Summer, pp. 1: 12-132.

Setiawati, Dini Nur dan Prananingtyas, Septaliana Dewi Prananingtyas. 2003. The Importance of Good Corporate Governance In Order To Enhance Economic Efficiency On A Decentralized Government. Pangsa Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Edisi 9/IX:334-340.

Setyaningrum, Dyah dan Syafitri, Febriyani. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 9, No. 2:154-170.

Strom, Kaare. 2000. Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies.

European

Journal of Political Research 37: 261-289.

. Lembaga Administrasi Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. .

. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wolk, Dodd, and Rozycki. 2013. Accounting Theory-Conceptual Issues in a Political and Economic Environment. 8th Ed. Sage Publications Inc.

Yuhertiana, Indrawati, Pranoto, Soeparlan, dan Priono, Hero. 2015. Perilaku Disfungsional Pada Siklus Penganggaran Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol. 19, No. 1: 25-38.

Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1: 21-37.




DOI: http://dx.doi.org/10.24042/slm.v2i1.8611

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Salam Islamic Economics Journal published by the Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Raden Intan Lampung - Indonesia.