PENGELOLAAN PENGADUAN DAN KONFLIK DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA REFORMASI BIROKRASI
Abstract
Abstrak
Penanganan dan pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik pasca reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan serta kepastian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Demi keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik dan melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam praktik pelayanan publik, maka diperlukan adanya pengelolaan pengaduan dan konflik yang mungkin timbul antara masyarakat dengan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pengaduan dan pengelolaan konflik dalam pelayanan publik pasca undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis pengelolaan pengaduan dan konflik yang mungkin timbul antara masyarakat dengan birokrasi.Hasil Penelitian yaitu Untuk memastikan terlaksananya pelayanan publik dengan baik dan melindungi hak-hak setiap warga negara dari kemungkinan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, telah dilakukan pengaturan pengelolaan pengaduan, perselisihan, dan sengketa yang mungkin timbul antara masyarakat pengguna layanan dan penyelenggara layanan publik dalam undang-undang tentang Pelayanan Publik.
Keyword: Pengelolaaan, Pengaduan, Konflik, Pelayanan PublikFull Text:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.24042/tps.v19i2.17827
Refbacks
- There are currently no refbacks.
All publications by Jurnal TAPIS [ISSN-p 0216-4396; ISSN-e 2655-6057 ] are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License